peraturan tentang bpd. 11 Soetardjo. peraturan tentang bpd

UU Desa No. penyusunan peraturan tata tertib BPD; dan g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110. tata cara musyawarah BPD; f. 1 Fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPD adalah musyawarah desa (Pattiro, 2015: 213). Laporan Kinerja BPD adalah laporan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana telah diatur dalam pasal 61 dan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Pemberhentian Pimpinan BPD. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik. Perda No 6 Tahun 2021. Peraturan Desa bersama Kepala Desa 3. TAHUN ANGGARAN 2022 - KABUPATEN. sdnciharashas1975 wasna. 1. 50108. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang . 5. TENTANG. TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5),. (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk : a. 7/2017 TENTANG BPD. 6 tahun 2014 tentang Desa PP No. Pendanaan BPD = Pasal 56 s. Tipe Dokumen. Diatur juga mengenai Masa Jabatan, Hak, Kewajiban dan Wewenang, Fungsi dan Tugas BPD, Larangan Anggota BPD, Panitia Pengisian BPD, Persyaratan Anggota BPD, Pengisian Keanggotaan BPD, Peresmian Anggota BPD, Pengisian Anggota BPD Antar. PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan. Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima. 5 Tahun 2003; UU No. BAB III. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. KOMPAS. Tutup saran Cari. Perwakilan. Dasar hukum. Previous PERMENDAGRI NO. Permendagri No 84 Tahun 2015; 22. Pasal 8. TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG, Menimbang : a. Peraturan Menteri ini ditetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan. Perbup No. Laporan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah 45 Kuningan. Peran BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Peraturan Bupati ini memiliki 17 halaman. Fungsi BPD di dalam pasal 209 UU No. Tipe Dokumen. Karena itu bagaimana mungkin anggota BPD diberi gaji sebagaimana Kepala Desa dan Perangkat Desa, sementara dalam peraturan perundang-undangan BPD hanya berhak menerima penghasilan berupa tunjangan dan operasional. Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. NOMOR : /BPD/ XII /2017 TENTANG PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) SUKAMENAK TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam. 8, LD. Peraturan Perundang-undangan. Pendanaan BPD = Pasal 56 s. Peraturan Perundang-undangan. TENTANG DATABASE PERATURAN. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Hak BPD: a. 6 tahun 2014 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; c. Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja. Badan Permusyawaratan Desa (B PD) atau dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Baca juga : KUMPULAN SK BPD DI DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tematik. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 15 Tahun 2019 tentang UPTD pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. c. pelaksanaan peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. c. Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu: 1. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri mempunyai Tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa termasuk pembinaan Kelembagaan Desa. 110/2016 ini disebutkan. 2015, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang. STATUS PERATURAN. U. BPD merupakan “parlemen” di pemerintahan desa dan menjadi penyambung suara masyarakat desa. Pasal 11 (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; D:BARUNAadministrasiSurat2013Contoh BPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan menganalisis faktor yang menjadi kendalanya. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2019 Tentang Kebijkan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan (18) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pakaian Seragam Sekolah. Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Kali ini kita fokus pada artikel lanjutan, yakni contoh format surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (SK-BPD) tentang persetujuan rancangan Perdes (Raperdes) penyertaan Modal BUMDes. bersama BPD; 16. Pendanaan; Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari. Pasal 9 (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan Pilkades. Musyawarah di Desa diatur dengan Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik. Tata tertib BPD 2. 12. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD. sanksi anggota BPD; f. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang,. Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat b. Permendagri 110/2016 tentang BPD . 500. METADATA PERATURAN. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Permendagri No 80 Tahun 2015; 19. (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib. Membuat Usulan Terkait. - 6 - BAB IV MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD Bagian. (5) Dalam hal Lurah Desa,. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Relasi. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Dalam Lampiran Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD ada contoh bagaimana buku dan pencatatan serta pelaporan Badan Permusyawaratan Desa. 6. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Contoh Peraturan Desa tentang BPD - Download as a PDF or view online for free. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, BPD juga perlu memahami dan mengikuti peraturan-peraturan terbaru yang terkait dengan fungsi dan tugas BPD 2023. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Keanggotaam BPD; Kelembagaan BPD; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan. (3) Tata tertib ditetapkan dengan. Download Free PDF View PDF. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sabagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi; Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa 10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 /1/PBI/2009 tentangSecara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;. : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 1 Tahun 2020. UU No. Tugas BPD; dan e. 2015, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, hal, 298. BPD paling banyak satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Permendagri No. Hak, kewajiban dan. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 201 9 Nomor 41 , Tambahan Lembaran. 23 Tahun 2014. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDesa. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara. Soal Aturan Baru Dividen Bank, Ini Respon BPD. 110 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 64. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. UU No. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2017. Berita Acara BPD tentang persetujuan penetapan Peraturan Desa Kolom 6 : Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan atau catatan yang perlu diketahui sehubungan dengan Peraturan Desa b. Saya menemui kasus ada BPD yang mensyaratkan pembentukan Perda tentang Pinjaman Daerah jika Pemerintah Daerah ingin mendapat pinjaman dari BPD tersebut (Pinjaman Daerah). BUPATI SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Fungsi dan Kewajiban BPD. 19) Bentuk pengawasan BPD tersebut berupa monitoring dan evaluasi yang menjadi bagian dari laporan kinerja BPD sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa. PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa selama 1 (satu) tahun Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Menurut pasal 31 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, menjelasakan bahwa BPD memiliki tugas dan fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Pengisian. peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa (bpd). Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 110/2016 ini disebutkan. Pembinaan dan Pengawasan; dan g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. Anggota BPD sebagai pelaksana peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan. 8. mendorong BPD agar mampu menampung. TENTANG DATABASE PERATURAN. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; c. Pasal 64 huruf (a) hingga (i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. PERATURAN KEPALA DESA; PERATURAN BPD; TATA RUANG; Koleksi Buku; Informasi . Dengan kata lain Tata Tertib BPD atau biasa disingkat Tatib BPD merupakan aturan yang dibuat oleh BPD untuk menjaga ketertiban dalam lembaga BPD itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. C. ABSTRAK: a. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. JUMLAH KEANGGOTAAN BPD ; 3. 66 Pendanaan BPD = Pasal 56 s. Karena saya menjadi salah satu bagian dari. 1. Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2 Dalam peraturan sebelumnya, baik UU No. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 61). Mengenai BPD di desa Anda yang tidak pernah mendengarkan aspirasi masyarakat, ini berhubungan dengan fungsi dari BPD itu sendiri. Unduh. Berikut cakupan peraturan yang mengatur tentang BPD: 1. 43 Tahun 2014; Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Kedua regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah No. Peraturan Desa ditetapkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Masa Bakti BPD adalah jangka waktu anggota BPD melaksanakan. Fungsi dan Tugas BPD; d. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara. Regulasi terkini yang menjadi pedoman tentang BPD adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BPD. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021. Mengawasi Pelaksanaan PERDA dan Peraturan Kepala Desa. Tipe Dokumen. d. Peraturan Daerah (PERDA) NO. peraturan badan permusyawaratan desa desa karangmalang kecamatan bobotsari kabupaten purbalingga nomor 1 tahun 2012 tentang tata tertib penyelenggaraan pemilihan kepala desa karangmalang kecamatan bobotsari kabupaten purbalingga bpd desa karangmalang tahun 2012 2. d. Tunjangan BPD. Peraturan Perundang-undangan. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, perihal: a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 5. BPD bertanggungjawab memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan. Melakukan pengawasan terhadap jalannya. Berita acara pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan Desa. BPD Desa memiliki tugas dan fungsi penting. Pasal 15 (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, calon anggota BPD ditetapkan melalui proses musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan wilayah maupun perwakilan. 2 No 2. Preview. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. bersama oleh Kepala Desa dan BPD. diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Musyawarah Desa;. 23. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini. (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STRUKTUR ORGANISASI. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan kepala desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut: a. fungsi, tugas, hak,. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.